Amnesti Pajak Sasar Warisan dan Nominee Industri Pariwisata

posbali.id

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Kantor pajak terus melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan amnesti pajak atau Tax Amnesty (TA). Kali ini pihak kantor Pajak menyasar ratusan pengusaha dan asosiasi pariwisata di wilayah Bali, khususnya di wilayah Badung. Mengingat,  industri pariwisata itu banyak memiliki warisan dan nominee di Bali.

Ketua DPD Apindo Bali, Panudiana Kuhn juga sempat mempertanyakan soal fasilitas amnesti pajak untuk suami-istri yang berbeda kewarganegaraan. Semua pertanyaan dan kebingungan para WP ini, menjadi dinamika dalam pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia. Bahkan, beberapa waktu lalu Ketua Umum Kadin Bali melontarkan pernyataan keras mengenai amnesti pajak untuk tanah waris. Ia pun akan segera bersurat kepada pemerintah pusat terkait persoalan tanah waris.

Kepala Kanwil DJP Bali, Nades Sitorus menyatakan amnesti pajak ini merupakan hak semua warga untuk menyampaikan aset yang selama ini dimiliki. “ Amnesti pajak ini adalah hak, warga berhak menggunakan. Kalau tidak digunakan pun, itu hak masing masing warga negara. Namun jika hak ini tidak dipergunakan dan nanti ditemukan aset yang belum dilaporkan tentu ada konsekuesinya,” ujarnya saat sosialisasi Amnesti Pajak di Hotel Puri Saron, Jumat (19/8) kemarin.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan, Widi Widodo mengungkapkan, saat ini menjadi kesempatan terbaik bagi warga negara untuk mengungkapkan data aset atau kekayaan yang sebenarnya. Sehingga, pada laporan pajak Tahun 2016 semuanya jelas tanpa perlu takut dipersoalkan atau diperiksa. “Aset atau harta yang didapat dalam kurun waktu 2015 ke bawah bisa menggunaakan fasilitas ini tanpa harus proses pemeriksaan asal harta Anda tersebut,” jelasnya.

Terkait mengenai harta waris berupa tanah atau yang belum dibalik nama, disampaikannya, sebaiknya juga segera didaftarkan untuk mendapat fasilitas ini. Jika hak waris itu belum dipecah maka yang didaftarkan sebanyak hak masing-masing waris. Jika memang masih ada kebingungan, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk datang langsung ke KPP.

Kepala KPP Pratama Badung Utara, Guntur Wijaya Edi menyampaikan jawaban mengenai persoalan yang dihadapi oleh WP nominee. “Ini adalah kesempatan yang terbaik untuk mendapat pengakuan dan pernyataan hak atas saham nominee. Silakan Anda mengajukan hak Anda untuk fasilitas amnesti pajak, dibanding setelah masa ini berakhir tentu konsekuensinya berat,” sebutnya.

Diungkapkan sejak pelaksanaan amnesti pajak ini, banyak WP yang bertanya langsung mengenai aturan dan tata caranya. Mereka sangat antusias namun masih bingung. “Kami sarankan jangan menunggu batas akhir, sebab pasti akan ramai dan antre. Lebih baik segera mumpung nilai tebusannya hingga 31 September hanya dua persen saja,” tandasnya. 016

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!