Acharya Yogananda Bantah Membuat Putusan Beda

posbali.id

POS BALI/IST

Ida Acharya Agni Yogananda


DENPASAR, POS BALI – Adanya berita di media cetak dan online yang menyebutkan bahwa Ida Acharya Agni Yogananda bersama Ida Rsi Agni Jaya Mukti bergerilya menyodorkan putusan berbeda terkait hasil Pesamuhan Sabha Pandita 9 April 2016 lalu, ditanggapi oleh Ida Acharya Agni Yogananda. Ia membantah keras pemberitaan tersebut.

Sebaliknya, ia mengatakan bahwa draf keputusan yang dimintakan tanda tangan ke para Wakil Dharma Adhyaksa adalah sesuai hasil Pesamuhan Sabha Pandita. “Ini bukan draf beda atau draf tandingan. Kok ada yang ngaco begitu ngomongnya, sidang kan satu. Kalau draf saya asli yang nandatangani pimpinan sidang terdiri dari semua Wakil Dharma Adhyaksa,” tegas Yogananda, Kamis (28/4).

Pihaknya tidak menampik bahwa dari 8 Wakil Dharma Adhyaksa, salah seorang yakni Ida Mpu Siwa Budha Daksa Darmita menolak menandatangani draf keputusan itu. Dikatakan, hal itu hak yang bersangkutan. “Nanti saya laporkan saja ke pimpinan sidang (Ida Pedanda Bang Buruan Manuaba, red). Alasannya tidak jelas,” ujarnya.

Ida Acharya Agni Yogananda juga mengkritik oknum di Sabha Walaka yang sudah bermain terlalu jauh terkait perumusan draf Pesamuhan Sabha Pandita. Ia menilai, Putu Wirata Dwikora selaku Ketua Sabha Walaka ada indikasi menyalahgunakan kedudukannya. “Saya prihatin Sabha Walaka terlalu mengatur, mengarahkan, mengintervensi. Dan dia itu mengadu domba sulinggih,” katanya.

Untuk itu ia akan membawa persoalan ini ke sidang pesamuhan PHDI untuk diluruskan. Pihaknya mengajak ketiga organ di PHDI (Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian) mencermati hal ini dengan seksama bebas dari kepentingan di luar dharma bhakti Parisada. Dengan begitu persoalan ini tidak semakin melebar dan tidak membingungkan masyarakat khususnya umat Hindu.

Dalam hal perumusan hasil Pesamuhan Sabha Pandita, menurut Acharya Yogananda, yang benar adalah dikerjakan oleh Sekretaris Sabha Pandita dan staf. Oleh karena Sekretaris Sabha Pandita dan staf tidak aktif, maka atas persetujuan pimpinan sidang, pihaknya bergerak untuk membantu agar hasil pesamuhan yang telah berlalu lebih dari dua minggu itu cepat terselesaikan. “Tidak benar bergerilya seperti yang diberitakan, itu tidak benar,” tegasnya.

Selain itu, ia juga memberi masukan kepada Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa. Dharma Adhyaksa diharapkan tidak mau diarahkan atau diperalat oleh oknum Sabha Walaka apalagi untuk kepentingan politik, bisnis, dan kepentingan sempit. Menurutnya, semestinya Dharma Adhyaksa tidak meminta penjelasan hasil sidang ke Ketua Sabha Walaka. Akan tetapi meminta penjelasan itu kepada pimpinan Pesamuhan Sabha Pandita saat itu.

“Sabha Walaka mau bikin hasil Pesamuhan Sabha Pandita katanya dikasi mandat.  Dasarnya mandat itu apa? Beliau Dharma Adhyaksa kan tidak hadir di sidang? Kalau beliau hadir memang beliau yang tandatangan sekaligus memerintahkan pengurus harian dengan surat pengantar,” jelas Yogananda.

Ia menambahkan, draf keputusan yang dibawanya adalah sesuai dengan poin-poin yang disetujui dalam Pesamuhan Sabha Pandita. Kata dia, dalam keputusan itu, tidak ada keterangan bahwa total seluruh kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci. Akan tetapi, yang disebutkan adalah di kawasan Teluk Benoa ada kawasan suci dan tempat suci.

“Yang disebut keputusan kalau ditawarkan oleh ketua sidang, kalau ada yang didrop, didrop. Setelah  itu bisa diputuskan, itu keputusan. Kalau berdiskusi berdebat, belum keputusan itu,” jelasnya seraya menekankan bahwa saat Pesamuhan Sabha Pandita 9 April lalu bukan hanya menyangkut Kawasan Teluk Benoa tapi juga tentang KSPN Besakih.

Ketika ada menyangsikan keaslian draf yang dosodorkan, Acharya Yogananda mengajak para pihak untuk duduk bersama. “Mari buktikan mana yang sah, mana yang asli. Ayo kita buktikan, ada rekaman kok.  Nanti kita perlihatkan otentiknya,” kata Yogananda.

Sementara itu, terkait dengan perumusan Pesamuhan Sabha Pandita yang menjadi polemik hingga memunculkan opini bahwa di Sabha Pandita ada dualisme juga sangat disayangkan oleh pengurus Harian PHDI Pusat, I Ketut Wiana. Menurut Wiana, hasil kajian Tim 9 mutlak sudah diterima dalam sidang Sabha Pandita kecuali didrop 2 poin. Oleh karena itu menurutnya sangat jelas poin-poin yang disetujui sudah merupakan keputusan Sabha Pandita.

Terjadinya kondisi yang berlarut-larut ini menurutnya karena adanya pihak-pihak yang ingin memaksakan bahwa harus ditambahkan lagi dengan kajian walaka. Padahal sesuai AD/ART, mestinya memang masukan Sabha Walaka sudah selesai ketika Pesamuhan Sabha Pandita di Jakarta bulan Oktober 2015 lalu. “Jadi poin-poin yang dibahas saat Pesamuhan Sabha Pandita 9 April lalu, begitu disetujui, ketok palu, kan selesai sudah,” katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, tidak berhak Sabha Walaka melakukan campur tangan lagi. Dengan kondisi sekarang, Sabha Walaka tampak memaksakan kehendak merumuskan kembali adalah tindakan yang salah. “Jika sesuai dengan hasil pesamuhan tidak apa. Tapi kalau ada ditambahi atau dikurangi ya tidak benar begitu. Semestinya di luar sidang tidak ada lagi yang diterima,” jelas Wiana.

Ia menambahkan, S.N. Suwisma sebagai Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, juga sudah pernah menyampaikan bahwa pihaknya hanya menerima hasil Pesamuhan Sabha Pandita sebagaimana yang disetujui para pandita saat sidang. Artinya sesuai kajian Tim 9 kecuali poin-poin yang didrop. “Kalau di luar itu lagi maka itu merupakan pengingkaran. Jangan ada kepentingan-kepenting yang lain. PHDI hanya ingin menegakkan bhisama. Itu saja. Urusan yang lain itu urusan bernegara,” pesannya. 026

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id
error: PosBali.id Content is protected!