Pelapor Dugaan Korupsi PD Swatantra Buleleng Datangi Polda dan Kejati Bali

posbali.id

DENPASAR, POS BALI–Forum Peduli Masyarakat Kecil (FPMK) Buleleng kembali mendatangi Kejati Bali dan Polda Bali, Senin (22/5). Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan perkembangan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Swatantra Buleleng, yang dilaporkan dua tahun lalu. Kasus ini diduga melibatkan bupati Buleleng. 

Pembina FPMK Buleleng Gede Suardana mengatakan, setelah dilaporkan ke Kejati Bali dan Polda Bali dua tahun lalu, hingga saat ini tak ada kemajuan berarti dalam pengusutan atas laporan tersebut. Saat tiba di Kejati Bali, Suardana dan rombongan diterima oleh Akmal, Bagian Penyidikan Pidana Khusus Kejati Bali.“ Kami mendatangi Kejati Bali untuk pertanyakan sejauh mana perkembangan pengusutan kasus yang kami laporkan dua tahun lalu. Dan menurut Pak Akmal, pihaknya sudah lima kali memeriksa Direktur PD Swatantra,” jelas Suardana.

Dalam pemeriksaan selama lima kali itu, kata dia, Direktur PD Swatantra justru melayangkan protes. “Dia protes karena dirinya diperiksa di Polda Bali, diperiksa juga di Kejati Bali,” urai Suardana, mengutip penjelasan Akmal. Merespon protes Direktur PD Swatantra tersebut, pihak Kejati Bali pun melayangkan surat ke Polda Bali. Intinya, Kejati Bali mempertanyakan apakah benar kasus ini memang ditangani Polda Bali.“ Menanggapi surat tersebut, Dirkrimsus Polda Bali membenarkan bahwa sedang menangani kasus dimaksud. Tetapi tidak ada informasi penghentian penyidikan dari Polda Bali. Itu sebabnya, Kejati Bali menunggu,” jelasnya.

Atas dasar itu, pihak Kejati Bali meminta FPMK Buleleng untuk mendatangi Polda Bali dan menanyakan perkembangan kasus tersebut. Karena itu, usai menemui Kejati Bali, pada hari yang sama mereka pun mendatangi Polda  Bali. “Tetapi saat kami mendatangi Kapolda Bali, justru bagian yang menangani kasus ini tidak berada di tempat,” kata Suardana.

Mencermati hal ini, pihaknya mendorong Polda Bali agar lebih serius menangani kasus ini. Begitu pula dengan Kejati Bali. Apalagi substansi laporan FPMK Buleleng ke Polda Bali dan Kejati Bali, tidak sama. Di Kejati Bali, ada tiga poin yang dilaporkan FPMK Buleleng. Pertama, terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal Pemkab Buleleng senilai Rp 1,2 miliar di PD Swatantra. 

Kedua, mengenai dugaan korupsi dalam pengadaan 71 unit mobil tanpa tender. Dan ketiga, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan aset oleh PD Swatantra. Ini terkait pengelolaa Kebun cengkeh milik pemerintah kabupaten Buleleng 40 hektar lebih  dan kebun  kopi dan coklat 45 hektar, tapi pemasukan ke APBD Buleleng hanya Rp70 juta pertahun. Jumlah tersebut dinilai terlalu kecil sehingga diduga ada praktek korupsi.

Adapun di Polda Bali pihaknya melaporkan satu kasus, yakni dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyertaan modal Pemkab Buleleng senilai Rp 1,2 miliar di PD Swatantra. 010

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!