18 Are Terumbu Karang di Mangrove Point Rusak

posbali.id

KLUNGKUNG, POS BALI – Permasalahan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida yang tidak jelas pelestariannya, kembali mendapatkan perhatian dan sayangnya masalah itu hanya jalan ditempat. Setelah DPRD Klungkung angkat bicara, kini giliran Bupati Klungkung mengadakan rapat, Senin (6/11) kemarin di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung untuk menyikapi polemik di KKP Nusa Penida.

Dalam pertemuan itu, Kepala UPT KKP Nusa Penida I Nyoman Karyawan melaporkan terumbu karang di KKP Nusa Penida yang berwilayah di Mangrove Point telah rusak seluas 18 are atau 1800 meter persegi. Atas dasar itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali I Made Gunaja sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan pemilik pengusaha pontoon hingga Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) Klungkung, yang hasilnya pengusaha pontoon di lokasi Mangrove Point bersedia untuk melakukan relokasi pontoon dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang.

Sedangkan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta dihadapan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung I Wayan Durma, UPT KKP Nusa Penida serta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali menegaskan Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (Gahawisri) harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Jangan sampai aset kekayaan yang tidak ternilai ini mengalami kerusakan secara berkelanjutan. Begitu juga terkait Pengalihan Personil, Pendanaan, Saran, Prasarana dan Dokumentasi (P3D) ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali harus segera dicarikan solusi.

“Dimana mangkrak dan mentoknya P3D itu, sehingga nanti tidak ada permasalahan yang tidak terpecahkan dan jangan sampai terus-terusan bicara kewenangan, namun kerusakan terus berlanjut,” kata Suwirta.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali, membuat Kabid Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana menyatakan pihaknya sudah menyetorkan berkas P3D ke Kementrian Kelautan dan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun belum ada jawaban terkait hasil P3D itu dari Pemerintah Pusat. Lebih dari itu, ia juga mengaku sudah membentuk tim untuk pemindahan prasarana dan sarana serta proses pembentukan UPT KKP Nusa Penida.022

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *